Indonesia berada di kawasan Ring of Fire, titik pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, serta wilayah beriklim tropis. Secara alami, kondisi ini menjadikan erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, serta bencana hidrometeorologi (banjir dan kekeringan) sebagai bagian dari takdir geografis yang tidak terelakkan. Kendati demikian, tidak semua bencana murni dipicu oleh fenomena alam, tapi juga ada yang sangat dipengaruhi faktor antropogenik atau campur tangan manusia. Berikut bincang Majalah Unesa dengan pakar Teknologi Pembelajaran Geografi dan Literasi Mitigasi Bencana Unesa!
Majalah Unesa: Bencana seolah menjadi bagian dari keseharian di Indonesia. Menurut Anda, apa persoalan utama dari rentetan bencana ini dan bagaimana budaya kesiapsiagaan masyarakat kita?
Prof. Sukma: Secara alami, Indonesia berada di kawasan Ring of Fire, titik pertemuan lempeng tektonik, dan beriklim tropis. Kondisi ini membuat erupsi gunung api, gempa, tsunami, serta bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan menjadi takdir geografis yang tidak dapat dihindari. Namun, ancaman alam diperparah oleh faktor antropogenik—yaitu campur tangan dan aktivitas manusia. Perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai, seperti pembabatan hutan untuk industri, pemukiman, atau perkebunan sawit, mempercepat terjadinya banjir dan longsor. Masalah utamanya, budaya kesiapsiagaan kita masih lemah; masyarakat maupun pemerintah cenderung baru menyadari dan menyesal setelah bencana terjadi.
Majalah Unesa: Ketika bencana ekologis semakin sering terjadi akibat keputusan pembangunan yang keliru, bagaimana masyarakat kecil menyikapi dilema ini?
Prof. Sukma: Faktor utama yang menghimpit masyarakat kecil adalah desakan ekonomi. Mereka sering tidak memiliki pilihan mata pencaharian alternatif sehingga terpaksa tinggal di wilayah rawan bencana. Saat terjadi bencana, banyak warga—terutama kelompok lansia—enggan dievakuasi karena berupaya menyelamatkan ternak dan harta benda yang menjadi tumpuan hidup mereka. Di sisi lain, dari tinjauan teori Malthus dan motif ekonomi konvensional, pertumbuhan penduduk yang cepat serta dorongan pemilik modal untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya memicu eksploitasi lahan tanpa memperhatikan konservasi. Pemerintah harus hadir memberikan penegakan aturan tata ruang yang tegas serta menyediakan solusi relokasi beserta pendampingan ekonomi.
Majalah Unesa: Apakah kearifan lokal masyarakat adat masih relevan dijadikan sumber literasi bencana di era modern, dan bagaimana menggabungkannya dengan pengetahuan ilmiah?
Prof. Sukma: Sangat relevan. Masyarakat adat seperti suku Dayak di Kalimantan atau masyarakat di lereng gunung memiliki pemahaman turun-temurun tentang tanda-tanda alam. Sayangnya, posisi mereka sering kali terdesak oleh monopoli perusahaan. Kearifan lokal ini adalah modal sosial yang tidak boleh diromantisasi semata, tetapi harus diintegrasikan dengan langkah ilmiah. Lembaga seperti BPBD wajib melibatkan tokoh dan kepemimpinan adat dalam program sosialisasi maupun evakuasi. Masyarakat lokal kerap lebih patuh kepada tokoh adat setempat ketimbang instruksi formal.
Majalah Unesa: Bagaimana Anda menilai kurikulum pendidikan kebencanaan di sekolah saat ini? Apakah sudah berjalan optimal?
Prof. Sukma: Belum optimal dan masih terfragmentasi. Literasi bencana saat ini hanya disisipkan pada mata pelajaran tertentu seperti Geografi di SMA atau IPAS di SD dengan porsi yang sangat sedikit. Kita perlu belajar dari Jepang, di mana pendidikan bencana diintegrasikan secara masif ke hampir semua mata pelajaran. Di Indonesia, sejarah bisa menyisipkan alasan perpindahan kerajaan masa Hindu-Buddha (seperti Mataram Kuno ke Jawa Timur) yang dipicu ancaman erupsi Gunung Merapi. Sosiologi bisa mengajarkan pembentukan komunitas tanggap bencana. Pembelajaran bencana harus hadir di seluruh jenjang, dari SD hingga Perguruan Tinggi, serta jalur pendidikan nonformal.
Majalah Unesa: Di era digital, masyarakat dibanjiri informasi bencana lewat TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Apakah ini membuat masyarakat semakin literat terhadap risiko bencana?
Prof. Sukma: Di sinilah terjadi paradoks. Media sosial memang potensial memperluas wawasan, tetapi informasi yang beredar saat ini cenderung dangkal dan hanya mengeksploitasi rasa takut tanpa solusi. Konten yang ada kerap berhenti pada rekaman kerusakan atau kepanikan semata. Seharusnya, informasi dilanjutkan dengan edukasi mengenai mitigasi pra-bencana, tindakan saat terjadi bencana, dan langkah pascabencana. Institusi terkait seperti BMKG atau BPBD harus aktif mengkurasi, memverifikasi hoaks, dan membuat konten edukasi tandingan yang menarik bagi generasi muda agar tidak terkesan kaku.
Majalah Unesa: Bagaimana peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam literasi bencana? Apakah menjadi peluang atau justru memicu bentuk baru misinformasi?
Prof. Sukma: AI menawarkan potensi besar untuk memprediksi, memvisualisasikan, dan mempermudah pembuat konten menyebarkan edukasi kebencanaan. Namun, perangkapnya terletak pada literasi pembuat prompt. Jika pembuat konten tidak memahami keilmuan bencana dan langsung menyebarkan konten buatan AI tanpa verifikasi, hal itu justru melahirkan bentuk baru misinformasi. Agar AI efektif, diperlukan tiga hal: peningkatan literasi dasar bagi para pembuat konten, proses kurasi dan audit ilmiah oleh para pakar, serta penyampaian materi secara adaptif dan komunikatif bagi publik.
Majalah Unesa: Apa harapan dan rekomendasi Anda untuk pemerintah dan masyarakat demi memperkuat mitigasi bencana di masa depan?
Prof. Sukma: Pertama, pemerintah memegang peran sentral untuk menegakkan aturan tata ruang secara konsisten dan menindak tegas industri yang merusak lingkungan. Kedua, potensi yang kita miliki—mulai dari teknologi AI, kearifan lokal masyarakat adat, hingga kurikulum pendidikan—harus disinergikan secara padu. Seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, akademisi, masyarakat adat, dunia usaha, maupun rakyat secara umum, harus bersatu membangun literasi kebencanaan yang berkesinambungan demi menekan kerugian dan menyelamatkan nyawa. @azhar
ID 
EN