Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, dari 14.325 SMK di Indonesia dengan total 5.066.424 siswa pada 2024 ternyata hanya sebagian kecil SMK yang memiliki program peminatan sesuai dengan potensi wilayah tempat SMK tersebut didirikan. Hal ini berdampak pada tingginya pengangguran lulusan SMK di Indonesia dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) per-Februari 2025 adalah 8,00%. Lantas apa yang menjadi persoalah. Berikut bincang prespektif dengan pakar bidang pemetaan SMK Berdasarkan Potensi Wilaya Unesa!
Bagaimana awal mula meneliti tentang pemetaan SMK berdasarkan potensi wilayahnya?
Saya meneliti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah sangat lama, sejak menjadi alumni SMK, kemudian menjadi guru SMK selama 11 tahun. Saya melihat gap masalah yang tinggi, seperti kebijakan banyak membuka SMK-SMK negeri sangat banyak, apalagi satu SMK per-kecamatan targetnya. Namun, hal itu tanpa mempertimbangkan risiko dan dampak yang ditimbulkan jika tidak dibarengi dengan pemetaan potensi wilayah.
Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di daerah, memiliki mindset pokoknya membuka SMK dengan jurusan yang banyak peminatnya. Mereka masih belum melakukan analisis dan memikirkan outcome lulusan. Mereka belum tahu lulusannya akan dilarikan ke mana. Sehingga yang dibuka adalah kompetensi keahlian yang populer, belum dengan memikirkan outcome, yang populer seperti Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Multimedia, dan lain-lain. Itu hampir semua kabupaten memiliki kompetensi keahlian tersebut.
Sementara, kalau bicara outcome itu seharusnya disesuaikan potensi daerah sehingga para lulusan SMK di daerah itulah yang banyak diserap sebagai tenaga kerja untuk membangun daerahnya dan bisa mengabdi di daerah mereka. Oleh karena itu, harus ada penelitian untuk menjadi saran terhadap kebijakan, jika membuka SMK itu yang sesuai dengan potensi daerahnya dan harus betul-betul mempertimbangkan outcome-nya.
Seperti apa contoh permasalahan yang ada di lapangan terkait hal tersebut?
Contohnya adalah SMK-SMK di Sumenep. Sumenep merupakan daerah yang terkenal sebagai tempat petani rumput laut, dan bahkan rumput lautnya sudah diekspor. Namun, ekspor mereka hanya sebatas ekspor komoditas mentah, belum olahan, sehingga harga jualnya belum terlalu tinggi. Kemudian, SMK-SMK di sana, tidak ada jurusan terkait potensi tersebut. Mereka hanya bisa ekspor bahan mentah, tapi tidak ada pengolahan. Coba bayangkan kalau mereka buka program keterampilan atau keahlian pengolahan rumput laut, maka nilai tawar produk meningkat, dan kesejahteraan petani serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah juga akan meningkat.
Sementara, permasalahannya saat ini adalah tidak ada pemetaan tentang potensi wilayah dan belum ada mindset bahwa lulus SMK adalah siap kerja dengan memperhatikan outcome. Jadi, kalau prodinya saja sama seluruh Indonesia, misalnya TKJ, dan lain-lain, maka saling berebut dan bersaing mencari pekerjaan. Dengan demikian, harus ada optimalisasi SMK sesuai dengan potensi wilayah.
Pemetaan SMK berdasarkan potensi wilayah ini apakah juga mendukung program hilirisasi dan SDGs?
Ini sesuai program Presiden terkait hilirisasi, karena ini sangat sinkron dan mengenai semua SDGs mulai dari (1) Tanpa kemiskinan; (2) Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) Kesetaraan gender; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (16) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.
Hanya saja, riset-riset kita kebijakannya mengacu pada prototipe dan produk. Saya lebih menekankan pada bidang ilmu konsep kebijakan, dan ini harus ada support tentang implementasi karena mindset kabupaten/kota tidak mengarah ke sana. Nanti, kita bisa sosialisasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dengan mengundang dinas pendidikan kabupaten/kota. Kita akan sosialisasikan. Kita akan berikan pandangan sesuai penelitian saya.
Bagaimana optimalisasi SDM dan pemetaan SMK berdasarkan potensi wilayahnya mendukung realisasi Indonesia Emas 2045?
Kita support membangun SDM melalui pemetaan SMK berdasarkan potensi wilayahnya. Hal itu sangat perlu untuk pengentasan pengangguran. Bonus demografi pada 2045 itu mencapai puncak tertinggi usia produktif kita. Kalau tidak ada optimalisasi maka akan timbul masalah. Saat ini saja, menurut BPS, kita kehilangan 12% Badan Usaha Milik Asing (BUMA). Kita harus bisa tarik kembali BUMA dengan mempersiapkan tenaga kerja terampil sesuai potensi wilayahnya. Kita harus mengatasi melalui strategi kebijakan.
Harapan untuk pemetaan SMK berdasarkan potensi wilayah ke depannya?
Saya berharap Direktorat SMK di Kementerian mampu memberikan intervensi kebijakan ini sampai kabupaten/kota, sehingga dinas pendidikan kabupaten kota akan membuka program keahlian sesuai potensi daerah masing-masing. Tidak perlu membuka prodi yang cost nya tinggi tapi tidak menjamin. Contohnya daerah unggulan rumput laut, tapi dibukanya prodi TKJ. Padahal, jika dibuka prodi pengolahan komoditas lokal nantinya akan membuka potensi bagi petani, jasa, dan lain lain. Ini harus kita hitung potensinya, dan kita petakan. Gresik dan Lamongan beda. Sumenep dan Bangkalan beda. Lulusan SMK harus langsung difasilitasi mengolah hasil potensi daerahnya. @azhar
EN 
ID